Sukabumi- Pemilihan umum merupakan momen penting dalam
sistem demokrasi sebuah negara. Di saat-saat jelang pemilu, semakin banyak hal
yang harus diperhatikan agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan
adil. Salah satu aspek yang sangat krusial adalah pencegahan dan pemberantasan
korupsi, terutama di kalangan pejabat negara yang memiliki akses dan pengaruh
besar terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, peran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi semakin vital untuk memastikan
integritas dalam proses pemilihan.
KPK merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk
melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2002,
KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar yang melibatkan
pejabat negara, politisi, dan pengusaha. Namun, keberadaan KPK seringkali
menjadi pusat perdebatan dan sorotan karena perannya yang begitu penting dalam
menegakkan keadilan.
Jelang pemilu, tingkat korupsi seringkali meningkat karena adanya perang
kepentingan politik, penyalahgunaan anggaran kampanye, dan berbagai praktik
korupsi lainnya yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, KPK
harus lebih berperan aktif untuk melihat potensi-potensi korupsi yang dilakukan
oleh pejabat negara menjelang pemilu. Beberapa alasan mengapa KPK harus
memiliki peran yang lebih aktif di masa ini adalah sebagai berikut:
Pertama, Pencegahan
korupsi harus menjadi prioritas utama bagi KPK jelang pemilu. Tindakan
pencegahan jauh lebih efektif daripada menunggu terjadinya tindakan korupsi
baru untuk kemudian menindak pelakunya. KPK harus secara proaktif menyelidiki
dan mengawasi tindakan para pejabat negara untuk mencegah kasus-kasus korupsi
yang berpotensi terjadi.
2. Menjaga
Kredibilitas Pemilu, Pemilu yang bebas dari praktik korupsi akan
meningkatkan kredibilitas proses pemilihan. Dengan melibatkan KPK secara aktif,
pemilih dapat memiliki keyakinan bahwa pemilu berjalan secara adil dan
transparan, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
3. Keterlibatan KPK dalam mencegah dan mengungkap kasus korupsi
jelang pemilu akan memberikan efek jera bagi para calon pejabat dan partai
politik yang berencana melakukan praktik korupsi. Hal ini dapat menjadi
pencegah bagi calon-calon yang berniat mencari keuntungan pribadi melalui
pemilu.
4. Memastikan Penggunaan Dana Kampanye yang Transparan: KPK juga harus mengawasi dan memastikan
penggunaan dana kampanye secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Dana kampanye yang tidak diawasi dengan baik dapat menjadi pintu
masuk bagi praktik korupsi, Mengingat banyaknya rangkaian kegiatan
pemenangan kandidat. Yakni, konsolidasi partai, konsolidasi relawan, pelatihan
saksi partai dan lain sebagainya yang sudah barang pasti memakan banyak biaya,
“Berbahaya sekali kemudian, jika Pejabat Negara mengambil
keuntungan dari anggaran negara untuk kemudian di alokasikan sebagai biaya
pemenangan pribadi bahkan partai”. Tegas Cristian Viery P (korwil ismahi jabar)
kemudian korupsi akan terus menjadi perilaku
biasa Pejabat Negara akibat terlahir dari demokrasi yang gagal atau rusak. Tambah Farida,
27/7/2023
jelang pemilu 2024 ikatan
senat mahasiswa hukum Indonesia kordinator wilayah jabar ( ismahi-korwil jabar)
meminta, KPK harus lebih berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah
potensi-potensi korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Melalui upaya
pencegahan dan penindakan tegas terhadap pelaku korupsi, KPK dapat membantu
menjaga integritas pemilu, meningkatkan kredibilitas proses pemilihan, serta
memastikan penggunaan anggaran negara yang transparan dan sesuai peraturan.
Semua pihak, baik itu pejabat negara, partai politik, dan masyarakat, harus
mendukung dan bekerja sama dengan KPK dalam upaya bersama mewujudkan pemilu
yang adil dan bebas dari korupsi demi kemajuan bangsa dan negara.
#ismahi-jabar
#pemilujujuradil
Posting Komentar