PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN LOKAL

PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN LOKAL

Sukabumi-Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Aya 3 bahwa negara Indonesia merupakan negara Hukum.

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. 

Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. 

Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin ‘the rule of Law, and not of Man’.

Dalam kerangka ‘the rule of law’ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (due process of law).

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat), Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka.

Sumber : Muhammad Mulki Nurjaman, S.Pd (peserta LK III HMI BADKO JAWA BARAT)